• 15 Juli 2026, 22:34 WIB
• /
• Dilihat 8 kali

Membaca Surat Presiden AS kepada Kongres Melalui Metodologi Ichsanuddin Noorsy: Dari Operasi Militer Menuju Arsitektur Financial–Digital–Military Industrial Complex

Oleh: Zefanya Bill Graeham, Mahasiswa FISIP HI Jayabaya

Jakarta - Ketika Presiden Amerika Serikat mengirimkan surat kepada Kongres terkait penggunaan kekuatan militer terhadap Iran, perhatian publik umumnya tertuju pada alasan yang disampaikan pemerintah. Dokumen tersebut dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional atas operasi militer yang dilakukan berdasarkan War Powers Resolution (Public Law 93-148). Namun, jika dibaca menggunakan metodologi Ichsanuddin Noorsy, surat itu memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar laporan resmi atau justifikasi penggunaan kekuatan militer.

Noorsy menawarkan pendekatan analisis yang tidak berhenti pada isi teks (content), melainkan menelusuri hubungan antara sistem, aktor, kepentingan, instrumen, hingga pembuktian empiris melalui tiga indikator utama, yaitu korespondensi, koherensi, dan konsistensi (3K). Pendekatan ini menempatkan sebuah dokumen bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari konfigurasi sistem internasional yang saling terhubung.

Langkah pertama dalam analisis Noorsy adalah memahami casing atau bentuk dokumen. Surat Presiden AS secara formal merupakan dokumen legal yang diwajibkan oleh konstitusi untuk memberi tahu Kongres mengenai penggunaan kekuatan militer. Oleh karena itu, surat tersebut bukanlah pidato politik ataupun propaganda. Akan tetapi, Noorsy menegaskan bahwa bentuk dokumen tidak boleh disamakan dengan substansinya. Sebuah dokumen hukum tetap dapat merepresentasikan strategi geopolitik yang lebih besar.

Selanjutnya adalah context atau konteks kemunculan dokumen. Pemerintah Amerika Serikat membangun narasi bahwa Iran mengancam kepentingan nasional AS, mengganggu jalur pelayaran internasional, melanggar berbagai kesepakatan, serta bahwa jalur diplomasi telah ditempuh sebelum operasi militer dilakukan. Dalam pandangan Noorsy, pertanyaan penting bukanlah apakah alasan tersebut benar atau salah, melainkan konfigurasi sistem apa yang membuat alasan itu dianggap rasional dan dapat diterima sebagai dasar kebijakan negara.

Analisis kemudian beralih pada content atau isi dokumen. Menariknya, surat tersebut hampir tidak menonjolkan istilah seperti demokrasi, hak asasi manusia, maupun kebebasan yang selama ini sering dikaitkan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sebaliknya, istilah yang berulang justru berkaitan dengan kepentingan nasional, perlindungan wilayah Amerika Serikat, jalur perdagangan internasional, Selat Hormuz, sekutu dan mitra strategis, serta kemampuan komando dan kendali militer. Pilihan diksi tersebut menunjukkan bahwa fokus utama kebijakan bukanlah penyebaran nilai-nilai demokrasi, melainkan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, keamanan, dan stabilitas perdagangan global yang dianggap vital bagi Amerika Serikat.

Dalam metodologi Noorsy, temuan tersebut kemudian diuji melalui korespondensi dengan berbagai dokumen strategi nasional Amerika Serikat, seperti National Security Strategy (NSS), National Defense Strategy (NDS), Indo-Pacific Strategy, dan Maritime Strategy. Hasilnya menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat. Konsep seperti perlindungan kepentingan nasional, pengamanan jalur perdagangan, penguatan aliansi, hingga pembangunan kemampuan komando militer telah lama menjadi bagian dari strategi keamanan Amerika Serikat. Dengan demikian, surat Presiden kepada Kongres bukan merupakan kebijakan yang lahir secara spontan, melainkan implementasi operasional dari strategi nasional yang telah dirancang jauh sebelumnya.

Selain korespondensi, Noorsy juga menilai adanya konsistensi dalam orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sejak awal tahun 2000-an, musuh utama Amerika memang terus berubah, mulai dari terorisme, Rusia, Tiongkok, pandemi, keamanan hayati, kecerdasan buatan (AI), hingga Iran. Namun, perubahan tersebut tidak menggeser tujuan utamanya, yaitu menjaga kepentingan nasional Amerika Serikat. Dengan kata lain, ancaman dapat berganti, tetapi orientasi strategisnya tetap sama.

Analisis Noorsy tidak berhenti pada strategi negara. Ia memperluas pembahasan hingga hubungan antara negara, korporasi, pasar global, lembaga keuangan, industri pertahanan, dan jalur perdagangan internasional. Dari sinilah lahir konsep Financial–Digital–Military Industrial Complex (FDMIC).

Konsep tersebut merupakan pengembangan dari gagasan Presiden Dwight D. Eisenhower mengenai Military-Industrial Complex. Menurut Noorsy, perkembangan dunia menunjukkan bahwa industri pertahanan tidak lagi menjadi satu-satunya penopang kekuatan negara. Sistem keuangan global menyediakan modal, teknologi digital menyediakan informasi dan kemampuan kendali, industri menghasilkan kapasitas produksi, sedangkan militer menjadi instrumen pemaksaan apabila dibutuhkan. Keempat unsur tersebut kini bekerja sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.

Masuknya unsur digital menjadi pembeda utama dalam perkembangan sistem global abad ke-21. Kecerdasan buatan, komputasi awan, big data, satelit, semikonduktor, keamanan siber, hingga media sosial telah menjadi infrastruktur strategis yang menghubungkan modal finansial, kapasitas industri, dan kekuatan militer. Persaingan antarnegara tidak lagi hanya terjadi di medan perang, tetapi juga dalam penguasaan data, teknologi, rantai pasok global, dan standar digital internasional.

Bagi Noorsy, FDMIC bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen dari suatu worldview. Ia membedakan dua arsitektur peradaban, yaitu monokultur dan multikultur. Paradigma monokultur berupaya membangun satu standar nilai universal yang menjadi acuan sistem internasional, sedangkan paradigma multikultur mengakui keberadaan banyak pusat peradaban, sistem ekonomi, dan jalan pembangunan yang berbeda.

Dalam kerangka tersebut, surat Presiden Amerika Serikat kepada Kongres dapat dipahami sebagai manifestasi operasional dari paradigma monokultur. Hal ini bukan semata karena penggunaan kekuatan militernya, melainkan karena narasi yang dibangun berupaya mempertahankan suatu tatanan internasional yang diasumsikan memiliki legitimasi universal berdasarkan kepentingan strategis Amerika Serikat dan para sekutunya.

Pada akhirnya, metodologi Ichsanuddin Noorsy mengajarkan bahwa sebuah dokumen negara tidak cukup dibaca dari narasi resminya saja. Dokumen harus diuji melalui korespondensi dengan strategi nasional, koherensi dengan konfigurasi sistem internasional, serta konsistensi nilai yang melandasinya. Dengan cara pandang tersebut, surat Presiden AS kepada Kongres tidak lagi dipahami sebagai laporan operasi militer semata, melainkan sebagai representasi dari hubungan erat antara sistem keuangan, teknologi digital, industri, dan kekuatan militer dalam membentuk arah politik global kontemporer. (*)

• mahasiswa