• 15 Juli 2026, 19:46 WIB
• /
• Dilihat 13 kali

PUBLIC DISCUSSION #2: PERSAINGAN EKONOMI GLOBAL, RIVALITAS ANTARA NEGARA-NEGARA BESAR DALAM SISTEM INTERNASIONAL KONTEMPORER

Liputan by: Ester Elena Siadari

Jayabaya - Pada hari Selasa, 15 Juli 2025, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya menyelenggarakan Public Discussion #2 yang mengangkat tema “Persaingan Ekonomi Global: Rivalitas Antara Negara-Negara Besar dalam Sistem Internasional Kontemporer.” Kegiatan ini menghadirkan Dr. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si., seorang pengamat ekonomi politik yang dikenal luas melalui analisisnya mengenai sistem moneter global, sebagai narasumber utama. Diskusi dipandu oleh Alfian Handerson selaku moderator dan berlangsung di Ruang Seminar 1 Prof. Hj. Yuyun Moeslim Taher, S.H., M.H., Lantai 5 Gedung Rektorat Kampus A Universitas Jayabaya.

Kegiatan ini mengajak peserta untuk memahami dinamika persaingan ekonomi global serta bagaimana sistem ekonomi internasional dibentuk, dipengaruhi, dan diperebutkan oleh negara-negara besar. Public Discussion #2 diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai berbagai isu ekonomi politik kontemporer sekaligus mendorong tumbuhnya pemikiran yang kritis terhadap perkembangan tatanan ekonomi dunia.

Pak Noorsy membuka diskusi dengan menelusuri jejak sistem ekonomi Barat sejak awal dibentuk, menegaskan bahwa tatanan ekonomi global yang kita kenal hari ini bukanlah sesuatu yang terbentuk secara alamiah, melainkan hasil dari serangkaian keputusan politik yang dirancang oleh kekuatan-kekuatan besar di titik krusial sejarah. Ia menjelaskan bahwa Bretton Woods 1944 lahir dari dunia yang masih multipolar, sebuah momen ketika negara-negara pemenang Perang Dunia II duduk bersama merancang arsitektur moneter baru dengan dolar AS sebagai mata uang acuan yang nilainya masih terikat pada emas. Sistem ini, jelasnya, memberi ilusi stabilitas karena setiap negara tahu persis berapa nilai riil mata uangnya terhadap logam mulia.

Namun stabilitas itu tidak bertahan selamanya. Nixon Shock pada 1971 mengubah arah sistem moneter global secara drastis ketika Amerika Serikat secara sepihak memutuskan hubungan dolar dengan emas, sebuah keputusan yang menurut Pak Noorsy justru memperlihatkan sifat asli dunia multipolar: bahwa kekuatan besar bisa mengubah aturan main kapan pun kepentingannya menuntut demikian. Sejak saat itu, dolar tidak lagi menjadi representasi dari cadangan emas, melainkan murni bertumpu pada kepercayaan dan kekuatan geopolitik AS. Dunia yang tadinya multipolar ini kemudian bergeser lagi pasca-Perang Dingin di era 90-an, dari multipolar menuju unipolar, ketika Uni Soviet runtuh dan AS berdiri sebagai satu-satunya kekuatan yang mendominasi tatanan global, baik secara militer, politik, maupun ekonomi.

Menurut Pak Noorsy korban pertama dari hyperglobalisasi ini adalah Indonesia, sebuah bukti nyata bagaimana dunia pada akhirnya tunduk pada sistem dolar. Ketergantungan ini bukan sekadar soal nilai tukar, melainkan menyangkut bagaimana kebijakan ekonomi domestik pada akhirnya harus tunduk pada logika pasar global yang dikendalikan oleh kekuatan yang memegang mata uang acuan. Namun ironisnya, sistem kontemporer yang dibangun AS sendiri ini justru dirusak oleh AS sendiri lewat War on Terror, sebuah kebijakan yang lahir pasca-serangan 11 September 2001 namun berkembang menjadi instrumen yang dipakai untuk mengintervensi kawasan-kawasan kaya sumber daya dengan dalih keamanan. Ia mencontohkan bagaimana pada 14 Juli 2008, AS mendorong kenaikan harga minyak per barel secara signifikan sebagai bagian dari perang harga energi, sebuah langkah yang menurutnya memperlihatkan bagaimana harga komoditas global bisa dimanipulasi oleh satu kekuatan besar demi kepentingan strategisnya sendiri.

Dolar yang dulunya bergantung pada emas kini bergantung pada kekuatan global semata, bukan lagi pada nilai riil, dan pergeseran fondasi inilah yang menurut Pak Noorsy membuat sistem keuangan dunia menjadi jauh lebih rentan terhadap gejolak politik. Rangkaian kejadian ini menimbulkan efek domino, dari currency war yang kemudian merembet menjadi IT war, ketika persaingan tidak lagi hanya soal siapa yang memiliki cadangan devisa terbesar, tetapi juga siapa yang menguasai infrastruktur digital, semikonduktor, dan teknologi informasi yang menopang perekonomian abad ini. Situasi ekonomi-politik dunia saat ini, jelas Pak Noorsy, paling tepat digambarkan sebagai competitive co-existence, yaitu sebuah kondisi ketika negara-negara besar saling bersaing memperebutkan pengaruh namun tetap terpaksa hidup berdampingan karena saling bergantung dalam rantai pasok dan sistem keuangan global yang sama. Pak Noorsy menyoroti bagaimana AS kerap melempar tudingan ke pihak lain untuk menutupi kepentingannya sendiri: senjata pemusnah massal ke Irak, dan asal-usul Covid-19 ke China, padahal teknologi yang mendasari keduanya sesungguhnya dimiliki oleh AS sendiri. Pola ini, tegas Pak Noorsy, adalah strategi lama yang terus diulang: menciptakan musuh bersama untuk mengalihkan perhatian dari persoalan struktural di dalam negeri sendiri.

Sesi tanya jawab dibuka dengan pertanyaan dari salah satu peserta yang mempertanyakan adanya argumentasi yang tampak kontradiktif dengan undang-undang. Pak Noorsy menjawab dengan merujuk pada bukunya, di mana ia memaparkan 13 penyebab bangsa terbelah, salah satunya adalah ketika pemimpin gagal menegakkan rasa keadilan. Di bab 4 bukunya, ia menjelaskan secara spesifik mengapa pihak yang mengurus sumber daya manusia justru tidak patuh pada Pasal 11, dan lebih memilih tunduk pada tuntutan pihak luar. Pertanyaan lain datang dari peserta yang meminta rekomendasi strategi untuk menangkal berbagai konflik ekonomi yang mengancam Indonesia. Pak Noorsy tidak berbelit-belit dalam menjawab: pemberdayaan sumber daya manusia lewat pola konsumsi yang sesuai adalah kunci utama, diiringi dengan upaya membebaskan bangsa dari ketimpangan, kebodohan, kehinaan, ketindasan, dan kemiskinan.

Sesi ini berakhir dengan Pak Noorsy meninggalkan sebuah pesan yang menohok bagi mahasiswa Hubungan Internasional, bahwa sistem ekonomi global bukanlah sesuatu yang netral atau alamiah, melainkan hasil rekayasa kekuasaan yang terus bergerak dan berubah bentuk mengikuti kepentingan siapa yang sedang memegang kendali. Memahami sejarah moneter dunia, dari Bretton Woods hingga Nixon Shock, hingga bagaimana perang harga energi dan currency war saling terkait dengan IT war di era sekarang, bukan sekadar pelajaran teori melainkan bekal untuk membaca arah dunia hari ini. Menurutnya, bangsa yang tidak memahami logika di balik sistem ini akan selalu berada di posisi objek, bukan subjek, dalam setiap perhelatan ekonomi-politik global.

Rangkaian Public Discussion #2 pun ditutup setelah seluruh sesi pemaparan dan tanya jawab selesai dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh kesempatan untuk mendengarkan secara langsung pandangan Dr. Ichsanuddin Noorsy mengenai dinamika sistem ekonomi global sekaligus berdiskusi mengenai berbagai isu yang tengah berkembang. Diskusi tersebut menjadi salah satu upaya Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Jayabaya dalam menghadirkan ruang akademik yang mendorong pertukaran gagasan dan pemahaman terhadap isu-isu internasional. (*)

• jayabaya