Kampus Didorong Buka Prodi yang Akomodatif Industri

JAYABAYA.AC.ID, JAKARTA - Presiden secara umum telah menyampaikan bahwa segala proses perizinan harus dipercepat, dengan monitoring dan evaluasi yang diperketat. Seiring itulah, model baru proses perizinan pembukaan prodi diterapkan dengan mengedepankan asas kepercayaan. Terkait itu, PTS diharap segera membuka program studi yang dibutuhkan oleh dunia industri agar ke depannya dapat menggerakkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.

Demikian disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir saat menghadiri Sarasehan Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI). Dalam sambutannya, Menristekdikti menjelaskan mengenai Reformasi Kebijakan Pembukaan Program Studi (prodi) dan Pendirian/Perubahan Perguruan Tinggi di tahun 2019.

"Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan kepada penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi swasta Indonesia yang hadir pada acara ini bahwa proses perizinan nanti tidak seperti masa lalu yang sangat panjang dan memakan waktu lama. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden bahwa semua proses perizinan dipercepat, tetapi monitoring dan evaluasi harus diperketat," ungkap Nasir, dilansir JPP.

Menristekdikti menambahkan, kebijakan baru dibuat dengan mengedepankan asas kepercayaan, namun dengan tetap menjaga kualitas prodi tersebut. Dengan reformasi kebijakan ini, Menristekdikti berharap kepada PTS untuk segera membuka program studi yang dibutuhkan industri saat ini sehingga kedepannya dapat menggerakkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Instrumen persyaratan minimum pembukaan prodi yang sebelumnya 9 kriteria, kita pangkas menjadi 3 kriteria yang benar-benar penting. Kami sangat berharap bahwa PTS dapat membuka prodi yang betul-betul dibutuhkan oleh industri saat ini, sehingga lulusannya nanti diharapkan dapat menggerakkan perekonomian bangsa," imbuh Nasir.

Proses reformasi kebijakan ini adalah langkah strategis Kemenristekdikti kepada perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi swasta untuk mempersiapkan SDM yang mumpuni dalam menghadapi revolusi industri 4.0 agar bangsa ini dapat bersaing secara global. "Dengan reformasi kebijakan ini, kami juga berharap perguruan tinggi swasta mampu mencetak lulusan yang unggul dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri," imbuh Nasir.

Ketua Umum ABPPTSI Thomas Suyatno mengatakan sangat mengapresiasi kebijakan dan terobosan dari Kemenristekdikti. Thomas Suyatno mengatakan bahwa pertemuan antara Kemenristekdikti sebagai perumus kebijakan dengan Penyelenggara Perguruan Tinggi sangat penting untuk dilaksanakan secara rutin, sehingga tidak ada 'gap' antara kebijakan yang dilahirkan Kemenristekdikti dengan implementasi di lapangan oleh perguruan tinggi. Menurut Thomas Suyatno perbedaan pendapat lumrah terjadi agar sebuah kebijakan sebelum diputuskan dapat dirumuskan secara baik.

Posted in Bewara on Jan 28, 2019


Share to :